Marzuki Alie: Sebaiknya Partai Demokrat Dipimpin Kader

Jakarta: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie berharap ketua umum baru bukan berasal dari luar partai. Sebab, Demokrat dibangun sebagai partai politik kader.

"Saya yakin Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat-Red) memiliki pikiran yang sama. Nanti, dipikirnya partai politik ini SBY fans club. Ini berbahaya bagi demokrasi," kata Marzuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (1/3).

Kursi Ketua Umum Partai Demokrat kosong sejak Anas Urbaningrum mundur setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus gratifikasi. Namun, Marzuki meyakini tak ada kandidat ketua umum dari luar partai. Jadi, ujarnya, orang bukan kader tak serta merta masuk ke dalam partai dan menjabat posisi penting.

Pernyataan Marzuki itu menanggapi pertemuan yang dipimpin mantan Ketua Umum PD Hadi Utomo di Hotel Park, Cawang, Jakarta, untuk mengusung KSAD Jenderal Pramono Edhie sebagai calon ketua umum. Beredar pula kabar yang mengatakan  Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Menkopolhukam Djoko Suyanto sebagai calon pengganti Anas Urbaningrum.

Marzuki menegaskan dirinya tak menolak calon-calon tersebut. Tapi, alangkah baiknya bila partai dipimpin kadernya

Hingga kini, Marzuki mengakui Demokrat belum memutuskan waktu Kongres Luar Biasa yang mengagendakan pemilihan ketua umum. Majelis Tinggi PD tengah fokus meningkatkan soliditas partai supaya solid.

"Karena musuh sebenarnya kontenstan politik untuk mengikuti Pemilu 2014 yang akan datang," kata Marzuki.

Marzuki sendiri tak menjawab tegas apakah dirinya bersedia kembali mengadu nasib di KLB. Namun, ia menghargai dorongan kader yang memintanya maju di KLB. Menurutnya, Tuhan akan memilih Ketua Umum PD yang tepat.

"Kita menghargai suara-suara itu. kita mempertimbangkan. Kita tunggu pada saatnya nanti," kata Marzuki.

Pada kongres Partai Demokrat Mei 2010, perolehan suara Marzuki kalah tipis dengan Anas Urbaningrum. Sementara, Andi Mallarangeng kalah diputaran pertama.

Golongan Muda PD: Anas Berhenti Tapi Menebar Ancaman ke SBY

Jakarta - Golongan muda di DPP Partai Demokrat kembali bersuara keras kepada Anas Urbaningrum. Mereka menuding Anas yang memutuskan berhenti sengaja menyebar ancaman ke Partai Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Golongan muda PD yang terdiri dari Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdalla, Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris DPP PD Rachland Nashidik, dan Ketua Biro Kaderisasi Utama Divisi Pendidikan dan Pelatihan DPP PD, M Husni Thamrin, menggelar konferensi pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2013).

"Tindakan Anas yang mundur sebagai Ketua Umum PD dipuji dan diapresiasi. Tapi kemunduran Anas mengandung hal yang tak terpuji secara politik. Anas mundur dengan rencana untuk menuliskan 'halaman-halaman' politik yang bernada ancaman terhadap simbol marwah partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina," kata Husni membacakan poin pertama sikap politik mereka.

"Ada indikasi tampaknya Anas Urbaningrum menyediakan diri sebagai bearer, pembawa bendera pihak-pihak yang sakit hati, tidak suka kepada SBY. Tentu saja ini langkah politik yang tidak terpuji, kami menyayangkan!" tegasnya.

Golongan muda PD ini juga mengimbau seluruh kader untuk loyal ke Ketua Majelis Tinggi PD, SBY. Langkah penyelamatan partai yang diambil Majelis Tinggi PD harus diikuti. Partai Demokrat, menurut Husni, tak boleh terhenti.

"The show must go on, kata sekjen kami, Edhie Baskoro Yudhoyono. Seluruh kader harus kompak luar biasa (KLB) menghadapi momen politik di 2013," imbaunya.

Golongan muda PD juga mengimbau kegaduhan politik jangan sampai mengaburkan pandangan kader menyangkut mazhab PD. Menurut mereka, PD adalah partai nasionalis religius yang bekerja untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral, agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme dan pluralisme.

"Security, democracy, and prosperity, itu khas khittah partai yang tidak boleh dilupakan. Marilah seluruh kader PD kembali solid dan kompak di bawah Ketua Majelis Tinggi partai, SBY," tandasnya.

Politikus Perempuan Hanya Dijadikan Beban bagi Parpol

Jakarta: Partai politik dianggap belum melakukan kaderisasi yang optimal untuk politikus perempuan. Mayoritas perempuan yang terlibat di parpol hanya dijadikan beban untuk memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan, baik di level pengurus maupun caleg.

"Apa partai sudah jadikan diri sebagai institusi ramah perempuan. UU Parpol memang sudah, tapi praktiknya apa parpol ikuti itu," kata Peneliti Puskapol UI Wawan Ichwanuddin usai memaparkan penelitian yang bertajuk Agenda Baru Politik Perempuan di Jakarta, Rabu (27/2).

Ia menyebutkan, dalam mendorong perempuan terlibat dalam politik, partai politik hanya mencari figur populer dan banyak uang. Parpol seringkali abai terhadap kapasitas politik perempuan yang digaet. 

"Sebenarnya kalau berbicara anggota dewan, persoalan kapasitas dialami laki-laki dan perempuan, namun perempuan lebih rentan disorot," ujarnya.

Hal ini akibat proses kaderisasi politisi perempuan yang sangat terlambat. Parpol lebih mencari alumnus gerakan tanpa mendidiknya di sekolah kader. "Kaderisasinya sangat instan dan minim pelatihan politik karena baru sibuk jelang pemilu," jelasnya.

Kalaupun ditaruh di kepengurusan, perempuan tidak didudukkan dalam posisi strategis. "Ini akibat adanya anggapan perempuan tidak perlu diperhitungkan. Harusnya dikader dari awal. Sehingga akan matang pada waktunya," ujarnya. 

KPK Bantah Tebang Pilih Lantaran belum Menahan Andi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tebang pilih dalam menahan atau tidaknya seorang tersangka. Hal itu terutama terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Andi Alifian Mallarangeng.

"Kapan ditahan, bukan karena KPK tebang pilih tapi ini persoalan untuk kepentingan penyidikaan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/2).

Johan menyebut, hanya penyidik KPK yang tahu kapan seorang harus ditahan untuk kepentingan penyidikan. Menurut dia, seorang tersangka yang diproses di KPK biasanya dilakukan penahanan untuk setiap tersangka.

Menurut Johan, hingga saat ini belum ada jadwal pemanggilan Andi untuk dimintai keterangan. Namun, dia akan memastikan kepada penyidik terkait jadwal pemanggilan yang bersangkutan.

"Sampai hari ini jadwalnya belum ada. Nanti kami cek apakah surat panggilan sudah dikirim atau belum," ujarnya.

Johan menjelaskan dari sisi materi ada tahapan-tahapan mana yang lebih dahulu diperiksa untuk kepentingan penyidikan. Hal tersebut menurut dia hanya terkait masalah teknis saja.

Wasekjen Golkar Sebut Demokrat Panik

Jakarta: Partai Golkar berang dengan pernyataan golongan muda Partai Demokrat yang menyebut bertugas menjegal pencapresan Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto. Partai berlambang beringin ini pun menuding Demokrat tengah panik.

"Jangan panik, jangan ngeluarin jurus cina mabok. Mari jalankan demokrasi dengan sehat," kata Wasekjen Partai Golkar Leo Nababan kepadaMetrotvnews.com, Rabu (27/2).

Leo merasa heran dengan pernyataan politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Sebab, seseorang tak berhak menjegal siapapun menjadi calon presiden. "Mari menjalankan demokrasi yang baik dan benar," kata Leo.

Leo menegaskan, pencapresan Ical adalah urusan Golkar. "Urusin partai sendiri. Hak parpol mencalonkan terbaik," kata dia. 

Ia menambahkan, boleh saja Demokrat khawatir dengan kondisi internalnya saat ini. Tapi dengan tidak menjegal calon lain. "Saya menyayangkan pernyataan Rachlan," kata dia.

Sebelumnya, kader Partai Demokrat diimbau fokus dan tak terprovokasi sikap mantan ketua umum Anas Urbaningrum. Mereka diimbau bersiap mencegah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memenangkan pilpres 2014 mendatang.

"Tugas Demokrat, bagi kalangan aktivis, adalah menjaga agar kepemimpinan 2014 tidak salah arah. Aktivis di dalam partai harus mencegah Indonesia jatuh ke tangan capres yang keliru, seperti Prabowo dan Ical," kata Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik saat melakukan konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (27/2).

Pengurus DPP Demokrat Ramai-Ramai Serang Anas

Jakarta: Sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat  menyerang mantan Ketum Anas Urbaningrum.

Mereka mengatakan sejak Anas memimpin PD, partai pemenang Pemilu 2009 tersebut terus terpuruk dan menjadi bancakan banyak kelompok untuk mencari jabatan dan memenuhi periuk nasi.

Apalagi, Anas dinilai tidak pernah memberikan solusi dan arahan terhadap berbagai prahara yang mendera PD.

"Waktu Anas ada, tidak ada semangat dan strategi yang solid dan terukur dalam menghadapi prahara. Sekarang, Demokrat menghadapi prahara, tapi dengan pemilik kapal yang sudah memiliki strategi terukur," kata Ketua DPP PD Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (27/2).

Ulil menambahkan, sebelum dan sesudah Anas mundur, badai politik selalu mendera PD. Namun, kali ini manajemen konflik berbeda. "Kami melihat ada perbedaan mendasar antara pra dan pascamundurnya Anas," katanya.

Politikus PD tersebut mengatakan sikap Anas yang berhenti dari jabatan ketua umum sangat tidak terpuji. Pasalnya, Anas sempat menebar ancaman terhadap Partai Demokrat dan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tindakan Anas mundur dari Demokrat meninggalkan suatu halaman-halaman politik yang tidak terpuji. Ketika dia mundur, dia seperti akan membuat buku politik bernada ancaman," tukas Ulil.

Tidak hanya itu, Ulil menuding Anas membuat PD sebagai bancakan dan sasaran tembak oleh kelompok lainnya.
"Anas menjadi titik temu dari semua kepentingan, dari semua yang tidak suka, sakit hati atau melawan kepemimpinan politik SBY," katanya.

Politikus PD lainnya Rachland Nashidik mengatakan, selama kepemimpinan Anas, banyak kader yang melupakan marwah partai. "Partai Demokrat selama kepemimpinan Anas hanya menjadi tempat pertarungan periuk nasi dan jabatan," tukas Rachland.

Ia pun mengatakan, PD tetap solid walau Anas dan loyalisnya terus menerus melakukan manuver politik. "Soal kesolidan PD tidak seperti yang dikatakan para pengamat politik. Kita semua kompak luar biasa dari Sabang sampai Merauke," kata Rachland.

Sementara itu, politikus PD lainnya, Muhammad Husni Thamrin menilai partainya harus melihat masa depan dan menegaskan dirinya kembali menjadi partai yang bersih, cerdas dan santun.

"Semua kader partai harus loyal kepada kebijakan dan langkah-langkah penyelamatan partai yang diambil oleh Majelis Tinggi Partai dibawah kepemimpinan SBY," katanya.

Ia juga mengatakan, melihat sikap Anas Urbaningrum saat ini, nampak ada 'standard bearer'. "Tampaknya Anas menyediakan diri sebagai pembawa bendera pihak-pihak yang sakit hati atau tak suka pada SBY. Tentu saja ini langkah politik yang sangat tidak terpuji," tukas Thamrin. 

KPK Periksa Empat Rekanan Hambalang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dari rekanan proyek dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. 

Mereka adalah, Fenny L Pangkey sales manajer PT Holcim Beton, Dedyk Nurdhyono Nugroho Direktur PT Meilenia Mitra Harmoni, Peter Andy Nugroho Direktur PT Allco Star Intracon dan T Adri Indrawan Wakil Direktur Utama Jaya Kencana.

Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AAM (Andi Alfian Mallarangeng) dan DK (Deddy Kusdinar). Usai diperiksa, Peter milih bungkam, adapun saksi lainnya saat ini belum menyelesaikan pemeriksaannya.

Pada hari sebelumnya, KPK memeriksa Purwadi Hendro Pratomo Project Manager Proyek Hambalang, termasuk saksi dari rekanan. Johan mengatakan pemeriksaan saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum akan dilakukan pada pekan ini. Anas diduga tidak hanya menerima suap berupa Toyota Harrierng. Anas diduga menerima suap berbentuk uang ataupun barang. Namun Johan enggan merinci terkait suap yang diterima Anas.

"Salah satu yang disangkakan kepada Anas adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), itu di antaranya adalah mobil. Itu di antaranya loh ya, berarti ada yang lain," cetus Johan. 

Ia menambahkan, terkait materi kasus, komisi antisuap baru akan membeberkannya di persidangan. "Kami akan kembangkan sejauh mana temuan penyidik dan bukti-bukti yang ada," tambahnya.

Mengenai pihak yang diduga sebagai pemberi hadiah atau janji kepada Anas, Johan mengatakan hal itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan. 

Mengacu pada beberapa kasus yang diusut KPK, katanya, pihak pemberi bisa saja dijerat setelah si penerima ditetapkan sebagai tersangka. 

"Ini bagian dari materi ya, mengacu beberapa kasus yang diusut KPK, kan bisa jadi pemberinya ditetapkan belakangan, penerimanya duluan," cetus Johan