Jakarta: Partai politik dianggap belum melakukan kaderisasi yang optimal untuk politikus perempuan. Mayoritas perempuan yang terlibat di parpol hanya dijadikan beban untuk memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan, baik di level pengurus maupun caleg.
"Apa partai sudah jadikan diri sebagai institusi ramah perempuan. UU Parpol memang sudah, tapi praktiknya apa parpol ikuti itu," kata Peneliti Puskapol UI Wawan Ichwanuddin usai memaparkan penelitian yang bertajuk Agenda Baru Politik Perempuan di Jakarta, Rabu (27/2).
Ia menyebutkan, dalam mendorong perempuan terlibat dalam politik, partai politik hanya mencari figur populer dan banyak uang. Parpol seringkali abai terhadap kapasitas politik perempuan yang digaet.
"Sebenarnya kalau berbicara anggota dewan, persoalan kapasitas dialami laki-laki dan perempuan, namun perempuan lebih rentan disorot," ujarnya.
Hal ini akibat proses kaderisasi politisi perempuan yang sangat terlambat. Parpol lebih mencari alumnus gerakan tanpa mendidiknya di sekolah kader. "Kaderisasinya sangat instan dan minim pelatihan politik karena baru sibuk jelang pemilu," jelasnya.
Kalaupun ditaruh di kepengurusan, perempuan tidak didudukkan dalam posisi strategis. "Ini akibat adanya anggapan perempuan tidak perlu diperhitungkan. Harusnya dikader dari awal. Sehingga akan matang pada waktunya," ujarnya.
"Apa partai sudah jadikan diri sebagai institusi ramah perempuan. UU Parpol memang sudah, tapi praktiknya apa parpol ikuti itu," kata Peneliti Puskapol UI Wawan Ichwanuddin usai memaparkan penelitian yang bertajuk Agenda Baru Politik Perempuan di Jakarta, Rabu (27/2).
Ia menyebutkan, dalam mendorong perempuan terlibat dalam politik, partai politik hanya mencari figur populer dan banyak uang. Parpol seringkali abai terhadap kapasitas politik perempuan yang digaet.
"Sebenarnya kalau berbicara anggota dewan, persoalan kapasitas dialami laki-laki dan perempuan, namun perempuan lebih rentan disorot," ujarnya.
Hal ini akibat proses kaderisasi politisi perempuan yang sangat terlambat. Parpol lebih mencari alumnus gerakan tanpa mendidiknya di sekolah kader. "Kaderisasinya sangat instan dan minim pelatihan politik karena baru sibuk jelang pemilu," jelasnya.
Kalaupun ditaruh di kepengurusan, perempuan tidak didudukkan dalam posisi strategis. "Ini akibat adanya anggapan perempuan tidak perlu diperhitungkan. Harusnya dikader dari awal. Sehingga akan matang pada waktunya," ujarnya.
Posting Komentar