"Presiden yang sama yang menentang penahanan teroris asing, yang menentang penggunaan teknik interogasi terkini terhadap para teroris asing, dan yang berusaha membawa para teroris asing untuk diadili di New York City, sekarang justru menyetujui pembunuhan rakyat Amerika," ujar Ketua Komite Kehakiman DPR AS, Bob Goodlatte kepada Reuters, Kamis (28/2/2013).
Goodlatte juga mengkritik undang-undang yang tidak cukup melindungi warga AS dari serangan pesawat tak berawak. Menurut Goodlatte, parlemen menginginkan sebuah legislasi yang jelas yang membatasi penggunaan pesawat tak berawak semacam itu.
"Saya sangat memahami kekhawatiran orang-orang atas mata Big Brother (merujuk pada pesawat tak berawak) di angkasa dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas penerapannya," ucap Goodlatte.
Para anggota parlemen AS juga mengkritisi sikap Presiden Obama dan pemerintahannya yang terkesan diam-diam dalam menetapkan legalisasi bagi serangan pesawat tak berawak tersebut.
"Hingga kini, pemerintah bahkan tidak mengakui bahwa program ini benar-benar ada -- bahkan komite juga tidak mendapat informasi apapun mengenai legalitas program tersebut," tutur anggota DPR AS Partai Demokrat, John Conyers.
Kebijakan pemerintahan Obama untuk menjustifikasi penggunaan pesawat tak berawak bagi warga negara AS di luar negeri, telah memicu perdebatan sejumlah kalangan. Pemerintahan Obama sendiri menolak untuk menjelaskan program penggunakan pesawat tanpa awak tersebut kepada publik.
Selama ini, militer AS menggunakan pesawat tak berawak di sejumlah negara, dengan mengklaim serangan ditargetkan pada pihak-pihak yang diyakini sebagai 'teroris'. Namun menurut para saksi mata di lapangan, serangan tersebut lebih banyak mengenai warga sipil.
.jpg)
Posting Komentar